Terobosan Keputusan SBY

Sistem demokrasi Indonesia yang menganut sistem demokrasi barat terutama Sistem Demokrasi Amerika serikat yang menganut sistem Presidensial.  Sistem Demokrasi yang di anut tidaklah seratus persen di terapkan di Indonesia karena banyaknya perbedaan latar belakang, budaya, serta pengalaman sejarah bangsa ini. Sistem Demokrasi Presidensial yang di anut oleh bangsa Indonesia sekarang ini apakah sudah ideal dalam sebuah Negara yang memiliki banyak pulau atau mungkin bisa di katakana sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia.

Sistem Demokrasi Presidensial, memungkinkan presiden memilih, menunjuk dan mengangkat siapa saja yang akan menjadi pembantu-pembantunya dalam konteks ini adalah para menteri. Para menteri ini di pilih berdasarkan pilihan Presiden, Pilihan ini di dasarkan kepentingan Presiden dan kontrak dengan partai koalisinya. Presiden RI sekarang yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurut beberapa pengamat politik mendasarkan pilihan pos-pos menteri serta para pejabat Lermbaga Negara yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dengan pertimbangan sebagai berikut;

-Politik balas jasa pemerintahan terhadap partai politik

Politik balas jasa memang sudah sering dalam dunia perpolitikan di tanah air kita ini. Balas jasa sering di artikan bahwa salah satu orang / kelompok tertentu memiliki jasa terhadap orang lain atau kelompok lain yang jasa tersebut tidak dapat di gantikan dengan uang, tetapi jasa itu bisa di gantikan dengan jasa yang sama. Seperti halnya dengan SBY, dukungan oleh partai politik yang cukup banyak dengan mitra koalisinya menyebabkan SBY harus memberikan balas jasa atas apa yang di usahakan oleh partai-partai politik yang mendukungnya dengan cara memberikan jatah pos-pos menteri yang sudah di sepakati oleh perjanjian koalisi partai politik.

-Kedekatan Presiden (Hubungan dengan pemerintah)

Kedekatan terhadap Presiden sangat berpengaruh juga terhadap proses pemilihan menteri KIB II. Bagaimana tidak, budaya memilih orang berdasarkan kedekatan persaudaraan atau pertemanan di bandingkan dengan profesionalisme kerja masih cukup tinggi. Wajar saja, namanya juga manusia siapa yang tidak ingin saudara atau temannya maju juga dalam berbagai bidang walaupun mengorbankan banyak aspek yang ada dalam masyarakat. Kita lihat saja, Keluarga dari suku Batak lebih condong mengkhususkan satu orang saja terlebih dahulu untu maju dalam bidang apapun, setelah salah satu keluarga maju maka anggota keluarga lain dapat merasakan efek dari anggota yang telah maju dahulu dengan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Buktinya suku Batak banyak menguasai berbagai sektor kehidupan di Indonesia.

Beralih kepada Kedekatan Presiden dalam memilih pos menteri, Pemilihan Menteri Olahraga dan Pemuda, Andi Malaranggeng dalam pemerintahan di sebut-sebut karena kedekatannya dengan Presiden. Perlu di ketahui Bapak Andi Malaranggeng ini sudah lama menjadi Juru Bicara(Jubir) Kepresidenan SBY. Itu sudah cukup menjadikan bukti bahwa kedekatan seseorang individu dapat mempengaruhi individu lainnya. SBY mungkin tidak salah dalam memilih Andi malaranggeng, toh pada akhirnya rakyat pula yang akan menilai kinerja para menteri, presiden dan wakilnya, beserta Lembaga Negara lainnya.

-Pengamanan kekuasaan di DPR  hubungan harmonis antara partai-partai peserta koalisi

Dunia seakan penuh dengan ketidaknyamanan, apakah ada orang yang tidak mau aman di dunia ini? Jawaban yang masuk akal adalah mungkin tidak, Seperti halnya dengan Presiden SBY dia tidak mau kenyamanan kekuasaannya terganggu dengan ancaman dari intern khususnya di dalam sidang-sidang DPR atau MPR. Maka dari itu dia lebih memilih menempatkan Pos-pos menteri dalam kabinetnya serta para pejabat Tinggi Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu Taufik Keimas (TK). TK menjadi Ketua MPR berdasarkan dorongan dari Presiden. Padahal menurut penulis sebagai orang awam yang tidak mengerti dunia politikpun tau akan ketidakberesan ini, Ujian pertama saudara Taufik Keimas adalah saat memimpin Upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2009-2014. Saat Upacara Pelantikan terlihat Taufik Keimas saat menyebutkan nama-nama mantan Presiden, Wapres bahkan nama Presiden SBY sendiri. Sidang MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wapres 2009-2014 itu alhasil berlangsung kurang khidmat. TK tampak belepotan memimpin sidang.

Kemudian saat membacakan pidato menjelang pembukaan sidang paripurna, berulang kali TK salah sebut. Misalnya saat mengabsen presiden dan wapres terpilih dan para mantan. Setelah menyebut Boediono, dia langsung menyebut Wapres ke-6 Try Sutrisno. Padahal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum di sebutkan, dengan nada meminta maaf  “Maaf terlewat Yang Terhormat Wapres Presiden Muhammad Jusuf Kalla,” ujar TK mengoreksi. Acara sidang pun sempat terhenti beberapa detik dengan sedikit keriuhan. TK juga salah menyebut BJ Habibie sebagai mantan wapres ketiga, seharusnya mantan presiden ketiga dan menyebutkan nama Habibie dengan Jusuf Baharuddin Habibie. Mendengar itu, Habibie yang duduk di kursi hadirin tampak tersenyum lebar pada hadirin yang ada di kiri kanannya. Saat TK memperkenalkan para tamu negara, juga terdengar keunikan, seperti membaca Mister dengan Mester, W yang seharusnya dibaca double U dibaca W double. Artikulasi TK dalam membaca sendiri tidak terdengar tegas dan jelas.  Proses awal sidang Taufik benar menyebut nama lengkap SBY tapi seusai pembacaan sumpah dan pelantikan, dia salah menyebut nama lengkap SBY. Dia menyebut ‘Haji Susilo Doktor Bambang Yudhoyono’. Akibat salah ucap itu membuat hadirin tertawa. Seharusnya, Kiemas mengucap ‘Haji Doktor Susilo Bambang Yudhoyono.’  Kesalahan berlanjut menjelang sidang ditutup, Kiemas lupa mengucapkan nama lengkap SBY dengan ketinggalan nama Bambang. Dia hanya menyebut ‘Haji Doktor Susilo Yudhoyono’. Mendengar itu SBY tampak tersenyum dan manggut-manggut.

Kesalahan demi kesalahan terjadi saat berlangsungnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, apakah itu pertimbangan SBY dalam memilih Petinggi Lembaga Negara. Atau ada alasan lain dalam memilih ketua MPR masa ini, mungkin alasan politik yang cukup kuat adalah agar PDI-P yang di pimpin oleh Megawati Soekarno Putri alias istrinya sendiri ikut dalam menyusun Koalisi besar Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang di pimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Itu semua di lakukan demi mencapai tujuan politik SBY dan menginginkan kekuasaannya menjadi aman dari hal apapun.

-Desakan Negara Asing

Negara Demokrasi dapat di atur oleh Negara yang memiliki kekuatan super power di Dunia. Sungguh hal ironis dari Negara yang sangat menjunjung tinggi Demokrasi, Demokrasi adalah kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Bukannya mengintervensi kebijakan demokrasi Negara lain. Negara yang tertuju saat membaca wacana ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat seakan menjadi penjajah dunia di era modern saat ini, dengan Politik Luar Negeri yang selalu mencoba mempengaruhi kebijakan Politik Negara-negara yang menjadi bonekanya. Kita ambil contoh Negara Afganistan yang porak poranda di jajah Negara yang memiliki Jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Republik Rakyat China dan India. Setelah membumi hanguskan Negara ini, Amerika menyetir roda pemerintahan Negara Afganistan agar orang-orang yang berada dalam lingkup Negara Afganistan ini patuh dan tuduk pada aturan amerika serikat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang di katakan banyak orang belum Demokrasi. Karena kebijakan-kebijakannya masih saja dapat di pengaruhi oleh Negara asing, yaitu masih di pengaruhi oleh Amerika Serikat, kita dapat lihat bahwa Dipilihnya dr Endang Rahayu Sedyaningsih DrPh sebagai Menteri Kesehatan (Menkes), menurut Menkes Siti Fadilah Supari mengagetkan. Tidak banyak orang tahu sosok Endang, yang tidak ikut dalam audisi calon menteri di Cikeas. Publik lebih mengetahui Nila Juwita Moeloek sebagai calon Menkes. Sejumlah kalangan bahkan langsung menghubung-hubungkan dipilihnya Endang masuk ke kabinet baru SBY tak lepas dari peran Amerika Serikat. Endang sebagaimana diakui Siti, diketahui sangat dekat dengan The US Naval Medical Reseach Unit Two (Namru) atau Unit 2 Pelayanan Medis Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Dokter yang mendapatkan gelar master dan doktornya di Harvard School of Public Health, AS itu, bahkan dianggap sebagai pejabat Depkes yang paling dekat dengan Namru.

Namru 2 adalah unit kesehatan angkatan laut Amerika yang berada di Indonesia untuk mengadakan berbagai penelitian mengenai penyakit menular. Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jl Percetakan Negara, Jakarta. Siti Fadilah Supari sebagai Menkes telah melarang semua rumah sakit di Indonesia mengirimkan sampel virus flu burung ke laboratorium Namru tersebut. Alasan resminya waktu itu adalah karena kontrak kerja sama dengan Namru telah berakhir sejak Desember 2005. Namun dalam bukunya yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Siti Fadilah Supari menyoroti WHO dan negara asing lainnya yang memanfaatkan sampel virus flu burung Indonesia untuk dibuat vaksin dan selanjutnya dijual dengan harga mahal ke Indonesia. Politik memang di menangkan oleh Negara yang memiliki Kekuasaan

Terlepas dari semua yang menjadi pertimbangan di pilihnya para Menteri dan para Petinggi Negara Lembaga lainya oleh Presiden Indonesia Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono ini, kita berharap ada sinar harapan keoptimisan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara yang di akui oleh Dunia Internasional.